News Mamuju — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Sulawesi Barat yang bernilai sekitar Rp 3 miliar. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengerjaan maupun pengelolaan anggaran.
Pihak kepolisian telah memanggil sejumlah saksi yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk pejabat terkait, pihak kontraktor, serta staf teknis yang terlibat dalam pelaksanaan renovasi.
Baca Juga : Mahasiswa Geruduk Kantor Pajak Mamuju, Soroti Temuan Pajak Rp1,07 Miliar Dinilai Janggal
Tahap Penyelidikan: Pemeriksaan Dokumen dan Kontraktor
Kasat Reskrim Polresta Mamuju mengungkapkan bahwa tim penyidik saat ini sedang mengumpulkan berbagai dokumen penting seperti kontrak pekerjaan, laporan realisasi anggaran, serta hasil pemeriksaan fisik bangunan.
“Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kerugian negara. Kami masih mendalami semua dokumen dan memeriksa pihak terkait,” ujarnya.
Selain itu, polisi juga akan melakukan audit teknis dan perhitungan biaya guna memastikan kesesuaian antara nilai anggaran dan kualitas hasil renovasi.
Renovasi Disorot Karena Nilai Anggaran Besar
Renovasi Rujab Ketua DPRD Sulbar menuai perhatian karena besarnya anggaran yang digelontorkan. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan serta standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Beberapa temuan awal di lapangan disebutkan tidak sesuai dengan spesifikasi proyek, sehingga memicu kecurigaan adanya mark-up atau pekerjaan yang tidak sesuai.
Polresta Pastikan Penanganan Secara Profesional
Polresta Mamuju menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti kuat, kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Kami akan memproses siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu,” tegas Kasat Reskrim.
Publik Harap Kasus Diusut Tuntas
Masyarakat Sulbar berharap pengusutan dugaan korupsi ini berjalan transparan dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini dinilai penting karena menyangkut penggunaan uang daerah serta integritas lembaga legislatif.
Hingga kini, polisi masih melanjutkan pemeriksaan lanjutan sambil menunggu hasil audit resmi yang akan menjadi dasar pengembangan kasus.
