News Mamuju — Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mamuju, tercatat sebanyak 22 anak menjadi korban kekerasan hingga Oktober 2025.
Plt. Kepala DP3AP2KB Mamuju, Nurhayati, menjelaskan bahwa dari total kasus tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan jumlah lebih dari separuh. Sementara sisanya meliputi kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran anak.
Baca Juga : Dinsos P3AKB Sanggau Catat 37 Kasus Kekerasan Anak
“Sebagian besar kasus melibatkan pelaku yang masih memiliki hubungan dekat dengan korban, baik keluarga maupun tetangga. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan,” ujar Nurhayati, Jumat (31/10/2025).
Kasus Didominasi Kekerasan Seksual
Menurut catatan DP3AP2KB, pola kekerasan terhadap anak di Mamuju menunjukkan tren yang masih mengkhawatirkan. Faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh media digital turut menjadi penyebab meningkatnya risiko anak menjadi korban kekerasan.
“Anak-anak sering kali takut melapor karena pelaku dikenal dekat. Kami terus melakukan edukasi ke sekolah dan masyarakat agar anak berani bicara,” tambah Nurhayati.
Pemkab Mamuju Gencarkan Edukasi Perlindungan Anak
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kabupaten Mamuju menggencarkan kampanye perlindungan anak dan pendidikan kesetaraan gender. DP3AP2KB bekerja sama dengan kepolisian, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk membentuk Forum Anak Daerah (FAD) yang berperan aktif dalam sosialisasi dan pendampingan sebaya.
Selain itu, layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terus diperkuat agar mampu memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi para korban.
Harapan Terhadap Masyarakat
Nurhayati menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendeteksi dini kasus kekerasan terhadap anak. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menutup mata jika menemukan tanda-tanda kekerasan.
“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kita harus ciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan sinergi lintas sektor, diharapkan angka kekerasan terhadap anak di Mamuju dapat terus ditekan menjelang akhir tahun 2025.
