News Mamuju – Tunggakan Gaji 13 dan THR bagi sekitar 700 guru di Mamuju memicu polemik serius. Para guru menuntut kejelasan pembayaran hak mereka setelah menunggu kepastian dari pemerintah daerah. Situasi ini memunculkan saling lempar tanggung jawab antarinstansi terkait.
Sejumlah guru menyampaikan keluhan karena hingga kini mereka belum menerima Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya. Mereka mengaku telah memenuhi kewajiban mengajar dan menjalankan tugas administrasi secara penuh sepanjang tahun. Namun, pemerintah daerah belum menyalurkan hak tersebut sesuai jadwal yang diharapkan.
Baca Juga : Pejabat Sekelas Eselon III Mamuju Pakai Fortuner, Ini Pembelaan Kabid Aset
Dinas pendidikan dan badan pengelola keuangan daerah terlibat dalam perdebatan mengenai sumber dan mekanisme anggaran. Masing-masing pihak menyampaikan penjelasan berbeda terkait proses pencairan. Kondisi ini membuat para guru semakin resah karena tidak memperoleh kepastian waktu pembayaran.
Tunggakan Gaji 13 ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi para guru, terutama menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan keluarga. Beberapa guru berharap pemerintah daerah segera duduk bersama dan menyelesaikan persoalan secara terbuka. Mereka meminta pimpinan daerah mengambil langkah tegas agar proses pencairan berjalan tanpa hambatan administratif.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Mereka juga mendorong transparansi anggaran agar tidak muncul kebingungan di kalangan aparatur maupun masyarakat. Pemerintah perlu menyampaikan informasi resmi dan terukur agar polemik tidak semakin melebar.
Para guru di Mamuju kini menunggu realisasi pembayaran sambil tetap menjalankan tugas mengajar. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan tunggakan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang. Dengan langkah cepat dan komunikasi terbuka, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan para pendidik serta menjaga stabilitas pelayanan pendidikan di daerah tersebut.
