News Mamuju – Kemenkum Sulbar Ramperda Polman menjadi fokus pendampingan penting bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) di Kabupaten Polewali Mandar. Kemenkum Sulbar turun langsung untuk membimbing seluruh tahapan proses legislasi agar peraturan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Tim Kemenkum Sulbar melakukan koordinasi intensif dengan jajaran legislatif dan eksekutif Polman. Mereka memberikan arahan teknis mengenai penyusunan materi, struktur peraturan, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Dengan pendampingan ini, Kemenkum Sulbar memastikan setiap pasal dalam Ramperda Polman memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulbar Dukung Penyelerasan Pemahaman KUHP Baru
Kemenkum Sulbar Ramperda Polman juga memfasilitasi diskusi terbuka antara legislatif, eksekutif, dan pihak terkait lainnya. Dialog ini memungkinkan penyusunan regulasi berjalan partisipatif dan transparan. Semua masukan dari masyarakat atau pihak terkait dicatat sebagai bahan pertimbangan sebelum Ramperda diajukan untuk persetujuan akhir.
Polman menyambut positif pendampingan Kemenkum Sulbar
Selain aspek hukum, Kemenkum Sulbar memberi perhatian pada kualitas redaksi peraturan. Tim pendamping menekankan penggunaan bahasa hukum yang jelas, ringkas, dan mudah memahami agar implementasi Ramperda Polman nantinya tidak menimbulkan interpretasi ganda. Pendampingan ini penting untuk menciptakan peraturan yang efektif dan dapat diterapkan di lapangan.
Pemerintah daerah Polman menyambut positif pendampingan Kemenkum Sulbar. Mereka menilai langkah ini mempercepat proses legislasi dan meningkatkan kualitas regulasi. Kepala daerah berharap Ramperda yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kemenkum Sulbar Ramperda Polman menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah hingga tahap finalisasi dan pengesahan. Pendampingan ini menjadi bukti nyata dukungan Kemenkum Sulbar terhadap pembangunan regulasi daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dengan kerja sama yang baik antara Kemenkum Sulbar dan pemerintah Polman, berharap seluruh proses legislasi berjalan lancar, kualitas peraturan meningkat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari regulasi yang menerapkan daerah.
