News Mamuju – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa Mensesneg tegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden. Pernyataan ini muncul menyusul berbagai spekulasi publik terkait kemungkinan pergantian menteri dan pejabat tinggi di jajaran kabinet. Pratikno menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh dalam menentukan susunan kabinet sesuai visi dan program pemerintah.
Dalam keterangannya, Mensesneg menjelaskan bahwa reshuffle menjadi salah satu instrumen strategis Presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Presiden menilai penempatan atau pergantian pejabat bersifat evaluatif dan bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan program nasional. Pratikno menegaskan bahwa seluruh proses reshuffle berjalan transparan dan tidak melibatkan intervensi dari pihak luar.
Baca Juga : Analis: Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas
Mensesneg menambahkan bahwa publik tidak perlu terpengaruh oleh rumor atau spekulasi mengenai pergantian menteri. Presiden akan mengambil keputusan secara matang berdasarkan penilaian kinerja, kompetensi, dan kebutuhan kementerian atau lembaga. Dengan begitu, reshuffle akan menghasilkan kabinet yang lebih solid dan mampu mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
Selain itu, Pratikno mengingatkan seluruh pejabat kabinet untuk terus fokus pada tugas masing-masing. Menjaga stabilitas pemerintahan dan menyelesaikan program strategis tetap menjadi prioritas utama. Menurut Mensesneg, Mensesneg tegaskan reshuffle bukan bentuk tekanan politik, tetapi mekanisme biasa dalam manajemen pemerintahan untuk memastikan kabinet bekerja optimal.
Mensesneg menekankan bahwa komunikasi publik akan terus dijaga agar masyarakat memahami setiap kebijakan yang diambil Presiden. Pergantian menteri menjadi bagian dari proses evaluasi yang sah dan legal dalam konstitusi. Pemerintah berharap sikap tegas ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kabinet dan stabilitas pemerintahan.
Dengan pernyataan ini, Mensesneg memastikan bahwa setiap reshuffle kabinet tetap berada di bawah kendali Presiden dan didasarkan pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan efisiensi kerja.
